Gaji PNS 2012 Dirapel April 2012

Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS). Tahun ini, pemerintah kembali menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar sepuluh persen. Kenaikan gaji tersebut berlaku sejak 1 Januari 2012, tetapi pembaya­ran­nya dirapel pada April mendatang.  Selain itu, tunjangan, honorarium dan lembur juga akan dinaikkan.

Dalam APBN 2012, pemerintah meng­alokasikan anggaran belanja pegawai se­besar Rp127,7 triliun. Kendati nilainya cu­kup besar, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kenaikan gaji PNS itu tidak memberatkan anggaran negara.

Pasalnya, APBN dan APBD meningkat setiap tahun. “Saya harapkan pemda bisa mengatur ini dengan baik, karena ada juga semangat kita untuk membelanjakan uang APBN dan APBD kita untuk hal yang produktif seperti belanja modal,” kata Hatta.
Hatta mengatakan, kenaikan gaji PNS tidak lain tujuannya untuk menyejahterakan rakyat dan tidak membebani anggaran pemerintah di sektor lainnya.

“Intinya, semua program yang menyangkut kenaikan itu tidak lain daripada kita ingin mensejahterakan rakyat Indonesia apakah petani, pelayan, semuanya dalam rangka itu,”

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengata­kan, kenaikan gaji PNS sepuluh persen akan dibarengi dengan kenaikan tunjangan lain termasuk lauk-pauk.  “Pemerintah juga tetap memberikan gaji ke-13,” jelas Anny.

Menurut dia, kenaikan gaji dan tunjangan ini bertujuan untuk mensejahterakan PNS, anggota TNI dan Polri. Pada 2012, kata dia, akan ada peningkatan anggaran yang meliputi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, remunerasi dan tunjangan kinerja, honorarium tetap dan lembur.

Pengaturan Gaji Disesuaikan Beban Kerja
Terpisah, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mengatakan, perlu ada pengaturan gaji PNS yang berdasarkan beban kerja. Menurut dia, penggajian berdasarkan jabatan tidak lagi relevan karena hanya akan menimbulkan kecemburuan yang mengarah pada penurunan kinerja pegawai.

“Ke depan, penetapan besaran gaji PNS disesuaikan dengan beban kerja atau grading jabatan. Misalnya gaji pejabat eselon satu di instansi A tidak akan sama dengan di instansi B.

Jadi tidak seperti sekarang, yang beban kerja ringan, sedang dan besar sama gajinya,” kata Eko Sutrisno kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1).  Untuk menyesuaikan pengaturan gaji PNS, Pemerintah tengah membuat formulasi penyusunan gaji pegawai. Salah satu dasarnya adalah beban kerja.

Semakin besar beban kerja, gajinya juga lebih banyak. Selain itu setiap instansi juga diminta untuk menetapkan grading setiap jabatan/beban kerja.  Eko menjelaskan, penggajian PNS yang didasarkan beban kerja itu kini tengah diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengaturan penggajian ini juga sebagai bagian dari reformasi birokrasi. “Dalam reformasi birokrasi, profesionalisme PNS akan lebih diutamakan. Sebagai penyeimbangnya harus ada pebaikan gaji pegawai,” ucapnya.

Sebagaimana diektahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak 2010, telah meminta agar kementerian/lembaga menyusun grading jabatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan tim reformasi birokrasi. Setelah itu Menkeu akan menentukan berapa harga sebuah jabatan.

Kinerja PNS Harus Lebih Baik
Kenaikan gaji PNS diapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Asisten Tata Praja Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat mengatakan, kenaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja PNS dalam mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat.
Kenaikan gaji, kata dia, perlu ditindaklanjuti dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas agar sesuai dengan penghasilan yang mereka terima.  Pasalnya, selama ini masalah kesejahteraan selalu menjadi dilema tersendiri bagi PNS, terutama bagi guru dan tenaga kesehatan.

“Kita sambut baik kenaikan itu, karena menjadi kabar baik bagi seluruh PNS di Kota Bogor yang jumlahnya mencapai 10 ribu orang lebih,” katanya kepada Radar Bogor, tadi malam.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bogor itu mengharapkan agar PNS dapat bekerja maksimal, sehingga tak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan kinerja PNS yang pelayanannya kurang maksimal.
“Tidak ada toleransi lagi bagi pegawai yang malas bekerja karena berbagai alasan. Apalagi, sampai keluyuran di luar saat jam kerja,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Yanti Heryanti menjelaskan, untuk Januari hingga Maret, gaji yang diterima PNS tetap sama dan tidak ada perubahan. Namun, kenaikan akan terjadi pada April yang dimasukkan ke rekening guru dan karyawan Disdik.

“Total seluruh pegawai di lingkungan Disdik sebanyak 7.000 orang. Mereka akan menerima kenaikan gaji sepuluh persen dari penghasilan mereka sebelumnya.  Kita tidak memegang dana tersebut karena berdasarkan informasi dari pusat, dana itu akan masuk ke rekening masing-masing pegawai,” katanya. Ref:radar-bogor.co.id