TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi
Partai Golkar mencabut dukungan pengajuan interpelasi kebijakan Menteri
BUMN, Dahlan Iskan, tentang pendelegasian kewenangan kepada bawahan di
BUMN.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, menyatakan fraksinya
memberikan ruang konsultasi agar Dahlan bisa menjelaskan tentang
kebijakannya itu. "Semua demi kepentingan bangsa dan negara beliau bisa
mengambil solusi lebih awal sehingga interpelasi ini tidak perlu
diteruskan. Dan ini tentunya seluruh anggota Golkar akan saya minta
menyudahi masalah ini. Karena masih ada ruang apabila ada masalah
sengketa sebenarnya semua masih ada ruang di komisi terkait di Komisi
VI," kata Setya, Rabu (18/4/2012).Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPR mengajukan interpelasi ke pimpinan DPR agar bisa mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan Dahlan yang menerbitkan Keputusan Menteri Nomor KEP-236/MBU/2011, berisi pendelegasian sebagian wewenang Menteri BUMN, kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.
Melalui Kepmen tersebut, Dahlan melakuan pemangkasan birokrasi, seperti penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa mekanisme tim penilai akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah terjadi dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni (Persero), PT RNI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).
Kebijakan Dahlan itu dianggap telah melanggar UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Menurut Setya, fraksinya sangat menghargai Dahlan yang sangat bijaksana dan arif mampu mengatasi masalah ini dengan dengan pencabutan kepmen tersebut. "Saya bangga dan hormat kepada Pak Dahlan yang saya kenal baik sejak lama dan sangat sportif. Dan ini bisa diikuti menteri yang lain, apabila ada masalah berkaitan prosedur yang dilakukan berkaitan bangsa dan negara," kata dia.
Menurutnya, selama ini Dahlan telah bekerja keras dan menunjukkan citra baik kepada masyarakat. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi hal itu meningat Dahlan juga kerap mempunyai pergerakan dengan terjun langsung ke masyarakat diikuti dampak positifnya.
Secara pribadi, Setya mengatakan Dahlan tak mempunyai misi politik apapun di balik "pergerakan" fungsi dan tugas jabatan Menteri BUMN selama ini.
"Memang Pak Dahlan ingin bekerja cepat untuk kepentingan rakyat bawah. Ini jadi menteri atau tidak, memang ini sudah biasa dilakukan. Jadi ini layak. Ini sesuai moto Golkar, suara Golkar suara rakyat. Yang dilakukan memang gebrakan-gebrakan untuk mempertimbangkan. Birokrasi justru menjadi momok di masyarakat. Ini bisa memberikan sesuatu hal di departemen lain. Tidak hanya konsentrasi di lapangann tapi juga konsentrasi kepada departemen yang ada untuk di-manage secara baik, tidak hanya di lapangan, tapi juga manajemen," paparnya.
(Abdul Qodir)
