Dahlan: Satu Lagi Perempuan Jadi Dirut BUMN
TEMPO.CO , Jakarta:-
Manuver dan kiprah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan
Ishkan menggelisahkan sebagian politisi, terutama untuk persaingan di
Pemilihan Umum 2014. Dahlan yang banyak mendapat simpati dan dukungan
dari masyarakat dianggap sebagai saingan potensial dalam pemilu
tersebut.
»Dahlan Ishkan dianggap saingan atau rival 2014, entah sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, Minggu 15 April 2012.
Ia menyatakan, ada beberapa politisi yang merasa tidak nyaman dengan Dahlan. Rasa tidak nyaman ini muncul, menurut dia, karena kiprah Dahlan selalu membuat heboh di kalangan masyarakat kelas menengah. Masyarakat dinilai memberikan respon positif kepada mantan Direktur Utama PLN ini. »Simpati dan dukungan publik tinggi padanya,” kata Ramadhan.
Ia menyebut salah satu aksi Dahlan yang cukup menyita perhatian publik adalah insiden macet di pintu toll Semanggi. Ia memaparkan, masyarakat menilai Dahlan sebagai sosok yang memiliki gaya hidup sebagai pekerja, jauh dari gaya birokrat, dan sangat berkarakter populis. »Ini justru menggelisahkan bagi sebagian politisi,” katanya.
Terkait dengan interpelasi yang diajukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ramadhan menyatakan, ada indikasi upaya sistematis untuk menghentikan kiprah Dahlan. Ia juga menyatakan, DPR silakan saja menyampaikan interpelasi. Akan tetapi, bila argumentasinya lemah maka interpelasi hanya tinggal sensasi. ”Kali ini ada upaya interpelasi, besok lusa mungkin asasinasi karakter,” kata Ramadhan.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengajukan hak interpelasi terhadap Dahlan terkait Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical menyampaikan, anggota Golkar adalah yang mengusung interpelasi ini.
Sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR untuk mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan Dahlan menerbitkan Keputusan Menteri tersebut. Permasalahannya adalah Dahlan mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.
FRANSISCO ROSARIANS
