Kusnadi Komputer: bisnis

Tampilkan postingan dengan label bisnis. Tampilkan semua postingan

Senin, 30 April 2012

Aksi Dahlan Gelisahkan Politisi untuk Pemilu 2014

TEMPO.CO , Jakarta:- Manuver dan kiprah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Ishkan menggelisahkan sebagian politisi, terutama untuk persaingan di Pemilihan Umum 2014. Dahlan yang banyak mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat dianggap sebagai saingan potensial dalam pemilu tersebut.

»Dahlan Ishkan dianggap saingan atau rival 2014, entah sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, Minggu 15 April 2012.

Ia menyatakan, ada beberapa politisi yang merasa tidak nyaman dengan Dahlan. Rasa tidak nyaman ini muncul, menurut dia, karena kiprah Dahlan selalu membuat heboh di kalangan masyarakat kelas menengah. Masyarakat dinilai memberikan respon positif kepada mantan Direktur Utama PLN ini. »Simpati dan dukungan publik tinggi padanya,” kata Ramadhan.

Ia menyebut salah satu aksi Dahlan yang cukup menyita perhatian publik adalah insiden macet di pintu toll Semanggi. Ia memaparkan, masyarakat menilai Dahlan sebagai sosok yang memiliki gaya hidup sebagai pekerja, jauh dari gaya birokrat, dan sangat berkarakter populis. »Ini justru menggelisahkan bagi sebagian politisi,” katanya.

Terkait dengan interpelasi yang diajukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ramadhan menyatakan, ada indikasi upaya sistematis untuk menghentikan kiprah Dahlan. Ia juga menyatakan, DPR silakan saja menyampaikan interpelasi. Akan tetapi, bila argumentasinya lemah maka interpelasi hanya tinggal sensasi. ”Kali ini ada upaya interpelasi, besok lusa mungkin asasinasi karakter,” kata Ramadhan.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengajukan hak interpelasi terhadap Dahlan terkait Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical menyampaikan, anggota Golkar adalah yang mengusung interpelasi ini.

Sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR untuk mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan Dahlan menerbitkan Keputusan Menteri tersebut. Permasalahannya adalah Dahlan mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.

FRANSISCO ROSARIANS

Minggu, 29 April 2012

Insya Allah Revisi UU Asuransi Bahas Syariah Selesai Tahun Ini

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup mengagumkan. Pertumbuhan aset asuransi syariah dari 2006 hingga 2011 cukup signifikan, yaitu dari Rp 614 miliar menjadi Rp 9,202 triliun. Jumlah asuransi yang berbasis syariah pun dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada awalnya hanya ada 37 asuransi yang mengelola perusahaannya sesuai prinsip syariah. Tahun ini sudah ada 44 perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Sayangnya pertumbuhan asuransi syariah ini belum ditopang oleh payung hukum dari pemerintah. Pemerintah belum membuat aturan sendiri terkait asuransi syariah ini. Revisi undang-undang no. 2 tahun 1992 diharapkan menjadi hujan di tanah kering asuransi syariah. "Prosesnya sudah di tangan Presiden untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Kepala Bagian Perasuransian Syariah Bapepam-LK, Yatty Nurhayati, Sabtu (28/4).
Revisi ini akan memiliki bab khusus untuk mengatur tentang usaha asuransi dengan prinsip syariah.
Yatty mengungkapkan idealnya asuransi syariah memiliki undang-undang sendiri. Hanya saja untuk membuat undang-undang terkait takaful tersebut pemerintah membutuhkan waktu yang sangat lama. Prosesnya juga tidak sebentar, ujar Yatty, karena harus dimasukkan ke program registrasi nasional. Untuk revisi saja membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun, ungkapnya.
Undang-undang ini diharapkan selesai dan disahkan tahun ini oleh dewan yang terhormat. Hal ini pastinya akan memberi nyawa dalam pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Pasalnya asuransi sudah akan tumbuh signifikan.

Bertambah Lagi Perusahaan Asuransi Berbasis Syariah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perusahaan asuransi syariah terus bertambah. Tahun ini diperkirakan akan ada satu perusahaan besar yang akan membangun bisnis asuransi syariah. Kepala Bagian Perasuransian Syariah Bapepam-LK, Yatty Nurhayati, mengatakan tahun ini sudah ada satu asuransi syariah baru yang akan ikut dalam euforia asuransi syariah di Indonesia. Izin satu perusahaan ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sayangnya Yatty tidak dapat menyebutkan nama perusahaan asuransi tersebut. "Yang punya perusahaan saja belum tahu," tuturnya. Perusahaan ini akan berbentuk unit usaha.

Selain satu perusahaan di atas, Yatty juga mengungkapkan sudah ada satu perusahaan lain yang mengajukan izin untuk membentuk unit usaha asuransi syariah, dan satu lagi perusahaan dengan full flash.
Terkait dengan pendirian perusahaan asuransi baru, Yatty mengatakan akan ada aturan baru setelah UU no.2 disahkan. Setiap perusahaan asuransi baru tidak diperkenankan untuk membangun unit usaha. Perusahaan tersebut harus mendirikan perusahaan sendiri, dengan modal minimal Rp 50 milar. Selain itu perusahaan yang berbentuk unit usaha diberi waktu tiga tahun untuk memisahkan diri dari perusahaan induk dan membentuk badan usaha sendiri dengan modal yang telah ditentukan tersebut. "Jadi nantinya tidak ada lagi unit usaha," kata Yatty.
Hal ini disambut baik oleh Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), M Shaifie Zein. Menurutnya hal ini sudah seharusnya dilakukan agar ada payung hukum yang dapat menjadi pedoman bagi perusahaan asuransi berbasis syariah. "Kami berharap dengan adanya undang-undang ini dapat meningkatkan gaung asuransi syariah di Indonesia," katanya.

Trans Airways Belum Peroleh Izin Penerbangan

TEMPO.CO, Jakarta-PT Trans Airways yang membeli 10 persen saham PT Garuda Tbk ternyata belum terdaftar di Kementerian Perhubungan. »Belum mempunyai Surat Izin Angkutan Udara,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan, ketika dihubungi Tempo, Ahad, 29 April 2012.

Menurut Bambang, perusahaan swasta itu belum terdaftar di Kemenhub, baik sebagai perusahaan penerbangan maupun maskapai yang bergerak di jasa penyewaan ataupun angkutan atau kargo. Anak perusahaan Trans Corp ini juga belum mempunyai izin rute.
Sebelumnya analis PT Batavia Prosperindo Sekuritas, Julio Parningotan, menduga pembelian saham Garuda merupakan upaya untuk mensinergikan Garuda dengan perusahaan yang dimiliki Chairul Tanjung, yakni PT Trans Airways. Pertimbangan Chairul, perkiraan Julio, karena Garuda telah berpengalaman di sektor penerbangan.
Bambang mengatakan, wajar jika Trans Airways membeli saham Garuda karena memang telah melantai di bursa. Namun perihal kerja sama antara dua maskapai, dia belum bisa memprediksi. »Strategi ke depan yang tahu Trans Airways,” tutur Bambang. Jika bekerja sama untuk sinergi yang berkaitan dengan penerbangan, itu tidak dibolehkan karena belum mempunyai izin terbang.
Hingga saat ini Chairul Tanjung belum bisa dihubungi untuk konfirmasi mengenai rencana ke depan antara Garuda dan Trans Airways. Sebaliknya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar, belum mengetahui rencana ke depan antara perusahaan pelat merah dan swasta itu.
Emir mengatakan, dirinya bahkan belum tahu bidang usaha Trans Airways. »Saya cuma tahu itu punyanya Pak Chairul Tanjung,” kata Emir ketika dihubungi Tempo, Minggu, 29 April 2012.
Sebelumnya Chairul Tanjung membeli saham Garuda Indonesia dari tiga penjamin emisi, yakni PT Bahana Securities, PT Danaraksa Securities, dan Mandiri Sekuritas. Pembelian dilakukan melalui anak perusahaan Trans Corp yaitu Trans Airways dengan harga saham Rp 620 per lembar. Saham yang dibeli 2.321 miliar lembar saham atau senilai Rp 1.439 triliun.
Pada penawaran saham perdana Garuda, 11 Februari 2012 lalu, BUMN ini melepas 6,35 miliar lembar atau 26.67 persen. Harga yang ditawarkan saat itu senilai Rp 750 per lembar. Namun harga tersebut terus turun hingga pernah mencapai level terendah Rp 390 per saham.
SUNDARI

Telkom Bangun 11 FTTD di Jateng-DIY

Laporan Reporter Tribun Jogja / Victor Mahrizal

TRIBUNNEWS.COM YOGYA, - PT Telkom Regional DIY Jateng memulai pembangunan fiber to the home (FTTH). Di wilayah ini, Telkom mematok target akan membangun FTTH di 11 lokasi, dengan perincian 3 lokasi di DIY dan 8 lokasi di Jateng. Total investasi yang ditanamkan sebesar Rp 4 miliar.
GM Divisi Access Regional IV Jateng dan DIY, Edwin Aristiawan mengatakan, untuk saat ini lokasi di DIY yang selesai dibangun dan siap dipasarkan ada dua yakni di kompleks Perum Tirtasani dan di Bale Hinggil Residence. Sedangkan satu lokasi lagi masih dalam tahap
pembangunan.
"Pembangunan FTTH ini, adalah bagian upaya PT Telkom untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi ke pelanggan," kata
Edwin pada peresmian FTTH untuk layanan triple play di Tirtasani Residence, akhir pekan lalu.
Direktur Network and Solution PT Telkom Ermady Dahlan menjelasakan pemasangan FTTH memungkinkan pelayanan triple play telkom lebih berkualitas. Satu saluran bisa memberikan 3 layanan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Tiga layanan dimaksud meliputi layanan telepon, internet dan media/ tv groovia.
"Dengan FTTH ini, sama artinya kami telah membangun jalan tol yang mulus sampai ke rumah pelanggan. Jika saat ini layanan yang diberikan sebesar 100 MB, namun sebenarnya kami bisa memberi sampai dengan kecepatan 2,5 GB tergantung permintaan pelanggan," imbuhnya.
Menurut Ermady, trend teknologi broadband saat ini terus tumbuh. Terbukti dengan adanya pergeseran pemakaian oleh pelanggan voice ke data dan internet berkecepatan tinggi. Pergantian kabel tembaga dengan fiber optik ini, merupakan jawaban telkom untuk merespon trend tersebut.
Dikatakannya, langkah ini, diharapkan akan menjadi bagian dari upaya percepatan kualitas pelayanan komunikasi di Indonesia. Merujuk pada penelitian bank dunia bahwa setiap pertumbuhan 10 persen ICT akan memberi dampak sebesar 1,8 persen GDP.
"Di Indonesia, ini brarti sama dengan pertumbuhan pendapatan sebesar Rp 151 triliun. Untuk itulah, pembanguan FO ini terus kita percepat," tadasnya.
Sementara, Deputi EGM Divisi Acces PT Telkom Badriyanto menambahkan,
secara nasional, telkom menargetkan pembagunan FTTH sebesar 13 juta
hingga 2015. Untuk koridor 2 yang mencakup wilayah Jawa targetnya
sebesar 8 juta rumah.
"Saat ini capaian sdh sebesar 1,8 juta. Kami optimis target bisa
tercapai," tukasnya.(Vim)

Butuh 4 Juta Wirausahawan Untuk Serap Peningkatan Investasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan diperlukan 4 juta pelaku wirausaha mandiri untuk bisa memanfaatkan peningkatan investasi yang masuk saat ini dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

"Oleh karena itu, saya menginginkan pemuda-pemuda di desa atau di daerah jangan menganggur. Kita bisa melakukan sesuatu, misalnya mereka dilatih membuka bengkel atau berbisnis yang sederhana dan bisa meningkat ke usaha yang mapan," kata Hatta, dalam rilis yang diterima Tribun, Jakarta, Minggu (29/4/2012).
Hatta menambahkan untuk memenuhi target 4 juta wirausahawan mandiri tersebut, Hatta menyebutkan ada empat faktor yang sangat mempengaruhi dan harus dilakukan pihaknya yakni faktor pendidikan.
"Kedua inkubator yakni seperti memberikan pelatihan dan pendampingan. Baru kemudian permodalan kemudian aksesnya seperti KUR. Serta mengkolaborasikan dengan usaha yang sudah maju perusahaan besar," jelasnya.
Hatta pun berjanji kepada ratusan calon wirausaha muda yang berhasil membuat bisnis plan terpilih yang mengikuti pelatihan akan membantu mencarikan investor.
Hatta mengatakan, upaya meningkatkan minat berwiraswasta telah di mulai dengan melakukan pemerataan investasi ke seluruh wilayah sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat atau pengusaha lokal. Pemerataan investasi melalui berbagai kebijakan memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan.
Hal tersebut terlihat dari realisasi investasi luar Jawa hampir mendekati separuh dari total realisasi investasi pada periode ini. "Kami yakin dengan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk penyediaan listrik dan gas akan terjadi peningkatan dan penyebaran investasi yang lebih besar di masa mendatang. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan generasi muda untuk berwiraswasta," ungkap hatta.
Lebih lanjut, Hatta mengatakan realisasi invetasi yang terus meningkat di negeri ini harus mampu dimanfaatkan generasi muda Indonesia. Sehingga generasi muda bangsa ini tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Melainkan menjadi tuan di negerinya sendiri.

Duh, PLN

Tiba-tiba listrik padam. Peristiwa Rabu, 25 April 2012 yang sebenarnya belakangan kerap terjadi itu, tanpa pemberitahuan. Konsumen hanya pasrah menerima pemadaman. Kali ini bergilir alias pindah-pindah tempat di sejumlah daerah di Jakarta hingga Tangerang.

Gulita terjadi sejak matahari belum terbit. Persoalan lama, listrik byar pet, kadang padam kadang hidup, terulang kembali.

Tidak ada penjelasan dari manajemen PLN, tak ada pula amukan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, seperti yang dia lakukan pada layanan - BUMN yang sudah jadi perusahaan publik - PT Jasa Marga. Begitu pintu tol macet, langsung turun ikut jadi petugas pintu masuk jalan bebas hambatan itu. Lain kesempatan, jual kartu elektronik tol.

Tapi kali ini memang tak ada suaranya. Sesunyi suara manajemen PLN, perusahaan negara yang diamanatkan undang-undang untuk MEMONOPOLI distribusi listrik. Yang pasti, dari rumah hingga hotel bintang lima di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, warga yang pasrah gerah lantaran tidak ada aliran listrik.

Sulit membayangkan apa yang terjadi seandainya PLN harus bersaing dengan perusahan swasta. Sejatinya, perusahaan dengan kondisi memonopoli pasar, selalu menguntungkan. Kalaupun ada kerugian, mengingat ada layanan publik dalam perusahaan tersebut, subsidi dikucurkan. Tentunya diambil dari anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat.

Karena itu, rakyat yang membiayai dari pajak, sekaligus membayar langsung sebagai konsumen, berhak menuntut layanan terbaik. Entah yang ada di benak para eksekutif PLN yang necis-necis tentang hal ini.

Tapi sudahlah. Rakyat atau konsumen lebih sering berada di posisi yang lemah. Dan inilah delapan fakta tentang perusahaan plat merah, PT PLN (Persero), yang bisa membuat listrik padam dengan mengabaikan konsumen itu.

1. Warga bisa melakukan gugatan kelompok atau class action melawan PLN. Hal ini bisa dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena konsumen merasa dirugikan akibat padamnya listrik.

2. DPR sebagai wakil rakyat bisa mengawali dengan memanggil pimpinan PT PLN (Persero) sebagai BUMN, atas layanan yang diberikan untuk diminati pertanggungjawabannya. Sebab DPR pun ikut menyetujui pemberian subsidi kepada perusahaan tersebut.

3. PT PLN (Persero) adalah perusahaan negara yang memonopoli distribusi aliran listrik ke konsumen sesuai amanat Undang-Undang Ketenagalistrikan. Swasta tidak diperkenankan masuk ke sektor ini, kecuali di hulu, yaitu pembangkit.

4. Laba PLN tahun 2011, perusahaan yang masih terus minta kenaikan subsidi itu, berdasarkan laporan keuangannya mencapai Rp 13,3 triliun. Namun laba bersihnya diakui lebih sedikit, yaitu hanya Rp 7,2 triliun. Di antara alasannya, akibat adanya selisih kurs.

5. Pada APBN Perubahan 2012, perusahaan setrum milik negara ini mengajukan subsidi Rp 89,55 triliun dari sebelumnya yang Rp 40,45 triliun dengan alasan pasokan gas tersendat. Namun DPR menyetujui Rp 64,97 triliun.

6. Pembangkit PLN masih banyak yang menggunakan BBM, walaupun seharusnya menggunakan gas. Akibatnya, audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, perusahaan tesebut kehilangan kesempatan untuk penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp 17,90 triliun pada 2009 dan Rp 19,70 triliun pada 2010.

7. Perusahaan yang pernah dipimpin oleh Dahlan Iskan, Menteri Negara BUMN saat ini, berencana menjual listrik ke Malaysia sebesar 500 megawatt. Jumlah itu setara dengan seperempat dari kebutuhan listrik Jawa-Bali saat beban puncak.

8. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah tentang tentang Jual beli Tenaga Listrik Lintas Negara pada 12 Maret 2012. Intinya penjualan hanya boleh jika: kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi; harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.

Herry Gunawan adalah mantan wartawan dan konsultan, kini sebagai penulis dan pendiri situs inspiratif: http://plasadana.com